Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Setyanta Nugraha. Foto : Geraldi/mr

Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Setyanta Nugraha menekankan kepada Biro Persidangan II dan Biro Kerja Sama Antar Parlemen (KSAP) yang menjadi pilot project Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dalam penilaian Zona Integritas Setjen DPR RI, untuk segera menyiapkan eviden (bukti) secara visual maupun non visual yang menunjukkan bahwa betul adanya pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Setjen DPR RI.

“Kita tekankan, bahwa masing-masing unit kerja yang sudah melaksanakan kegiatan itu untuk menyiapkan eviden atau bukti-bukti secara visual, baik itu dalam bentuk hard copy, soft copy, maupun dalam bentuk pemberitaan, menjadi satu eviden,” tegas Totok, sapaan akrabnya, saat memimpin rapat koordinasi ekspose laporan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi, di Ruang Rapat Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Ia menambahkan penting juga bagi Biro Pemberitaan Parlemen untuk meliput kegiatan rapat koordinasi ini, nantinya berita yang sudah dipublikasikan dapat menjadi bagian dari eviden, bahwasanya Setjen DPR RI telah melaksanakan reformasi birokrasi dan itu memang betul-betul sudah diimplementasikan.

Dari 20 unit kerja yang ada di Setjen DPR RI, saat ini 2 unit kerja yang baru dirintis menjadi WBK dan WBBM yaitu Biro Persidangan II dan Biro KSAP untuk dilakukan penilaian oleh Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB). Kedepan, pada tahun 2025 seluruh unit kerja di kesetjenan DPR harus bisa dijadikan WBK dan WBBM tanpa terkecuali.

Jika seluruh unit kerja yang ada di DPR tersebut sudah menjadi WBK dan WBBM, maka akan ada reward berupa penambahan tunjangan kinerja seperti di beberapa kementerian dan lembaga lain. “Di beberapa kementerian dan lembaga, apabila suatu unit kerja mencapai predikat WBK dan WBBM, maka akan mendapatkan  tunjangan kinerja lebih dari unit yang lainnya, ini sebagai pemicu,” terang Totok.

Ketika menerapkan WBK dan WBBM, unit kerja tidak saja akan memperbaiki performance organisasi namun juga mengelola organisasi kerja secara efektif, efisien, akuntabel, transparan menuju good goverment dan clean government,” paparnya.

Sedangkan 18 unit yang belum dijadikan WBK dan WBBM, lanjut Totok, karena belum secara khusus melakukan pembenahan di unit organisasinya melalui 6 area perubahan secara intensif. Namun 18 unit kerja tersebut melakukan pembenahan dengan acuan reformasi birokrasi instansi kesetjenan bukan membangun secara khusus sebagai miniatur dari Reformasi Birokrasi yang dilakukan di tingkat Setjen DPR RI.

“Mereka (18 unit kerja) melakukan pembenahan itu mengacunya ke RB Instansi Setjen, tapi kalau yang 2 ini yaitu Biro KSAP dan Biro Persidangan II memang secara khusus membangun sendiri sebagai miniatur dari RB yang dilakukan di tingkat Setjen,” tutupnya. (ndy/es)